Dikawal Komisi II DPRD, KOMPI Audiensi ke Kementerian Kelautan: Hasilnya Ditunggu Publik, Wajib Transparan!

 

INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com –

Masyarakat Indramayu menyoroti hasil audiensi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hingga kini, publik mempertanyakan hasil konkret dari perjalanan tersebut yang menggunakan anggaran daerah (APBD).

Audiensi tersebut diikuti oleh perwakilan KOMPI bersama anggota Komisi II DPRD Indramayu, yakni Taufik dari Partai NasDem, Muhidin dari Partai Golkar, dan Edi Fauzi dari PDI Perjuangan.

Kegiatan ini merupakan audiensi resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir terkait berbagai persoalan, termasuk isu tambak dan kebijakan kelautan yang berdampak langsung pada nelayan dan petambak di Indramayu.

Audiensi dilakukan dalam waktu dekat pasca memanasnya polemik di wilayah pesisir Indramayu, khususnya setelah gelombang aksi yang digelar KOMPI beberapa waktu lalu.

Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir yang merasa terdampak oleh kebijakan pemerintah pusat, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

Rombongan melakukan perjalanan dinas yang didanai melalui APBD Kabupaten Indramayu. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada publik terkait hasil audiensi tersebut.

Kondisi ini memicu pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan perjalanan dinas dinilai harus diiringi dengan keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Sejumlah elemen masyarakat menegaskan bahwa hasil audiensi tersebut wajib dipublikasikan secara transparan, agar masyarakat mengetahui sejauh mana perjuangan aspirasi yang telah disampaikan dan apa saja tindak lanjut dari pemerintah pusat.

“Kalau menggunakan dana APBD, hasilnya harus jelas dan disampaikan ke masyarakat. Ini soal akuntabilitas,” ungkap salah satu tokoh masyarakat pesisir.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Komisi II DPRD Indramayu maupun perwakilan KOMPI terkait hasil audiensi tersebut. Publik pun kini menanti kejelasan dan transparansi dari para pihak yang terlibat. (A.Teja , S.Spj)

Location:

Berbagi :