INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), DPRD, serta unsur TNI dan Polri untuk membahas polemik rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Audiensi ini menjadi forum resmi pertama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir untuk membahas secara terbuka penolakan terhadap rencana revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi mengancam mata pencaharian dan lingkungan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, perwakilan KOMPI, DPRD Indramayu (Komisi II), serta unsur TNI-Polri. Perwakilan masyarakat pesisir, H. Juhadi Muhammad, menjadi salah satu suara utama dalam penyampaian aspirasi.
Audiensi digelar di Kabupaten Indramayu sebagai respons atas meningkatnya dinamika penolakan masyarakat terhadap program PSN di kawasan pesisir Pantura.
Masyarakat pesisir menolak rencana revitalisasi karena beberapa alasan utama: Berpotensi menghilangkan sumber penghidupan pembudidaya tambak, Sosialisasi dinilai belum optimal
Risiko dampak lingkungan seperti banjir rob ,Kekhawatiran munculnya pengangguran dan kemiskinan baru
H. Juhadi menegaskan bahwa masyarakat selama ini menggantungkan hidup dari lahan tambak, termasuk yang berada di kawasan Perhutani, tanpa mempermasalahkan status lahan selama masih bisa dimanfaatkan.
Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa PSN merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki dasar hukum kuat dan bertujuan meningkatkan produktivitas tambak. Namun, ia juga mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.
“Pemkab tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya, tetapi siap memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” ujarnya.
Lucky juga mengajak semua pihak melakukan verifikasi data lapangan, khususnya terkait lahan yang masih produktif, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Sementara itu, DPRD Indramayu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial. Dari unsur TNI, Kasdim 0616 Indramayu Mayor Inf. Rosidin mengimbau semua pihak untuk tidak memaksakan kehendak dan tetap mengedepankan prosedur serta kepentingan bersama.
Audiensi menghasilkan beberapa kesepakatan penting:Pemkab Indramayu akan bersurat ke pemerintah pusat, Akan difasilitasi pertemuan lanjutan dengan kementerian terkait dan DPR RI Dilakukan kajian ulang terhadap titik lokasi dan dampak program
Dialog akan dilanjutkan di tingkat lebih tinggi, Audiensi ditutup dengan harapan adanya solusi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dan keberlangsungan hid. (ATS, Spj )
Posting Komentar untuk "Audiensi Dialog Panas PSN Tambak Pantura, Warga Pesisir Indramayu Tolak Revitalisasi: Bupati Siap Fasilitasi Aspirasi ke Pusat"