INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dan sejumlah instansi terkait pada Senin (6/4/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD Indramayu.
Audiensi membahas Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura yang menuai penolakan dari masyarakat pesisir.
Pertemuan dihadiri Komisi II DPRD Indramayu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Perhutani KPH Indramayu, serta perwakilan masyarakat pesisir yang tergabung dalam KOMPI. Pembina KOMPI, H. Juhadi, menjadi salah satu penyampai aspirasi utama. Senin, 6 April 2026.
Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu.
KOMPI menolak rencana pengambilalihan lahan tambak yang dinilai sudah produktif dan telah menjadi sumber penghidupan masyarakat selama puluhan tahun. Selain itu, komunikasi program yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat turut menjadi sorotan.
Dalam audiensi, seluruh fraksi DPRD Indramayu disebut mendukung permintaan KOMPI untuk meninjau kembali program revitalisasi tersebut. KOMPI mengusulkan solusi berupa pola kemitraan, di mana pemerintah menyediakan sarana, prasarana, serta pendampingan teknis, sementara masyarakat tetap menjadi pelaku utama pengelolaan tambak.
Pembina KOMPI, H. Juhadi, menegaskan bahwa meski secara administratif lahan bukan milik masyarakat, namun secara faktual telah lama dikelola dan menjadi tumpuan ekonomi warga. Ia juga mengingatkan perlunya kejelasan pasar jika program tetap dijalankan, mengingat potensi produksi dari lahan seluas 2.264 hektare cukup besar.
Sebelum audiensi, pengurus KOMPI bersama koordinator desa (kordes) melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari berkumpul di Sekretariat Rumah H. Ayo hingga mengunjungi Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk membandingkan perhitungan nilai kerugian.
Kegiatan ditutup dengan peny
. (Tarudi Sulaksana ATS)
Posting Komentar untuk "DPRD Indramayu Dukung Peninjauan Tambak Pantura, KOMPI Tolak Pengambilalihan Lahan Produktif"