Rp3 Miliar Anggaran Truk Sampah Diduga Mandek, DLH Indramayu Disorot: Sampah Menumpuk, Armada Tak Kunjung Datang

 

INDRAMAYU ,Sinarpagijaya.com – Anggaran sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk sewa armada truk pengangkut sampah pada tahun 2026 menjadi sorotan publik. Hingga pertengahan Juni 2026, anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut diduga belum juga terealisasi.

Informasi yang diperoleh Sinarpagijaya.com dari sumber internal Pemerintah Kabupaten Indramayu menyebutkan, anggaran sewa armada yang telah tersedia sejak Januari 2026 itu belum terserap sama sekali. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, mengingat kebutuhan armada pengangkut sampah saat ini sangat mendesak di tengah meningkatnya volume sampah di sejumlah wilayah.

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menyewa sedikitnya 10 unit truk sampah selama satu tahun guna menunjang pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

"Sejak awal tahun anggaran sudah tersedia. Namun hingga sekarang belum ada realisasi yang jelas. Padahal kebutuhan armada sangat mendesak untuk mengatasi persoalan sampah di lapangan," ungkap sumber tersebut, Senin (15/6/2026).

Ia menilai keterlambatan penyerapan anggaran tersebut tidak wajar dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Pasalnya, hingga kini belum diketahui apakah kendala terjadi akibat proses pengadaan, hambatan administrasi, kegagalan perencanaan, atau faktor lainnya. Tumpukan Sampah Jadi Dampak Nyata. 

Mandeknya realisasi anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pelayanan kebersihan di Kabupaten Indramayu. Kekurangan armada pengangkut sampah berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Tokoh masyarakat Kecamatan Sindang, Tomi Susanto, menyayangkan belum terealisasinya anggaran yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

"Armada pengangkut sampah merupakan kebutuhan mendesak. Jika jumlah armada tidak mencukupi, maka pengangkutan sampah akan terhambat dan tumpukan sampah bisa terjadi di berbagai lokasi. Ini tentu merusak kebersihan dan keindahan lingkungan," ujar Tomi.

Tomi yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Indramayu menilai kinerja Dinas Lingkungan Hidup patut dievaluasi karena dinilai belum mampu mengoptimalkan anggaran yang telah disediakan pemerintah daerah.

"Anggaran sudah tersedia sejak Januari, tetapi sampai Juni belum ada realisasi. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menjadi korban akibat lemahnya manajemen pengelolaan anggaran," tegasnya.

Aktivis Minta Audit dan Evaluasi Menyeluruh

Sorotan serupa disampaikan Aktivis Peduli Lingkungan Kabupaten Indramayu, Ahmad Nur Irsyad. Ia menilai persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Menurut Irsyad, keterlambatan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai kegagalan fungsi pengelolaan program apabila tidak disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami akan menyurati Bupati Indramayu agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat tidak optimalnya penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan," kata Irsyad.

Selain itu, pihaknya mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan administrasi.

"Anggaran Rp3 miliar bukan angka kecil. Harus ada transparansi dan akuntabilitas. Jika belum direalisasikan, masyarakat berhak mengetahui alasannya. Jika dialihkan ke pos lain, harus dijelaskan secara terbuka," tegasnya.

Kadis DLH Belum Berikan Keterangan susah ditemui. 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Dedi Agus Permadi, belum memberikan tanggapan terkait dugaan belum terserapnya anggaran sewa armada truk sampah tersebut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui berbagai saluran komunikasi masih belum mendapat respons. Redaksi akan terus berupaya memperoleh klarifikasi resmi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu terkait penyebab belum terealisasinya anggaran Rp3 miliar tersebut, sekaligus langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan armada pengangkut sampah yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. (@ts, Spj)