JOKOWISME JILID II? DEDI MULYADI MULAI MENGUSIK BURSA ISTANA 2029

 

JAKARTA , Sinarpagijaya. com— Bursa politik menuju Pemilu 2029 mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan arah. Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi semakin sering muncul dalam percakapan politik nasional, bahkan mulai disebut sebagai figur yang berpotensi menembus pertarungan menuju kursi Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menjadi salah satu pemantik. Ia menilai Dedi Mulyadi memiliki peluang besar menjadi pemimpin nasional dan menyebut gaya politiknya memiliki kemiripan dengan pendekatan yang selama ini dikenal publik sebagai “Jokowisme”: turun langsung ke masyarakat, melakukan blusukan, membangun komunikasi populis, kemudian mengubah aktivitas tersebut menjadi kekuatan politik melalui media sosial.

Jika sekilas hanya terdengar sebagai pujian seorang kader partai, sesungguhnya pernyataan itu memiliki makna politik yang lebih besar. Sebab, politik Indonesia menjelang 2029 mulai memasuki fase pencarian figur. Partai-partai politik membutuhkan tokoh yang bukan hanya memiliki kendaraan politik, tetapi juga mempunyai daya tarik elektoral dan kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat.Dedi Mulyadi mempunyai modal tersebut.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat yang disebut mencapai 95,5 persen menjadi salah satu indikator kuat. Sejumlah survei juga menempatkan namanya dalam posisi kompetitif dalam simulasi calon presiden 2029.

Namun justru di sinilah persoalan politiknya dimulai.Apakah Dedi Mulyadi benar-benar sedang menuju Istana, atau sekadar menikmati momentum popularitas seorang kepala daerah?

Popularitas tidak otomatis berubah menjadi kemenangan nasional. Jawa Barat adalah basis politik yang sangat besar, tetapi Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Pemilu presiden adalah pertarungan nasional yang menuntut kemampuan membangun koalisi lintas daerah, lintas kelompok sosial, lintas kepentingan politik, bahkan lintas generasi.

Dedi Mulyadi harus membuktikan bahwa kekuatan politiknya tidak hanya bertumpu pada kamera, konten digital, dan kedekatan personal dengan masyarakat. Ia harus memperlihatkan kapasitas mengelola persoalan negara yang jauh lebih kompleks daripada persoalan pemerintahan provinsi.

Di sinilah label “Jokowisme” menjadi pedang bermata dua.

Gaya blusukan memang efektif menciptakan kesan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tetapi apabila seluruh politik hanya berhenti pada pencitraan kedekatan, publik pada akhirnya akan menuntut lebih: apa gagasan besarnya untuk Indonesia?

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang populer.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, industrialisasi, transformasi teknologi, korupsi, ketahanan pangan, energi, pertahanan, serta posisi Indonesia dalam persaingan Amerika Serikat dan China.

Karena itu, jika Dedi Mulyadi benar-benar ingin memasuki gelanggang nasional, pertanyaan rakyat seharusnya bukan sekadar apakah ia bisa meniru gaya Jokowi.

Pertanyaannya adalah: apakah Dedi Mulyadi mampu menjadi Dedi Mulyadi?

Sebab Indonesia tidak membutuhkan salinan seorang presiden masa lalu. Indonesia membutuhkan pemimpin dengan karakter, gagasan, dan agenda sendiri.

Di sisi lain, naiknya nama Dedi Mulyadi akan menjadi persoalan serius bagi elite politik. Figur yang memiliki popularitas tinggi di luar struktur partai dapat mengubah kalkulasi koalisi. Partai-partai politik mungkin akan dipaksa memilih: mengusung figur yang memiliki daya elektoral kuat atau mempertahankan tradisi lama dengan mengutamakan kepentingan elite dan struktur internal.

Pertarungan 2029 dengan demikian belum dimulai secara resmi, tetapi perang persepsi sudah berjalan.

Setiap kunjungan ke masyarakat, setiap kebijakan, setiap pernyataan politik, setiap survei, dan setiap unggahan media sosial dapat menjadi bagian dari pembentukan citra calon pemimpin nasional.

Dedi Mulyadi kini berada di titik yang menarik sekaligus berbahaya. Semakin tinggi popularitasnya, semakin besar pula tuntutan publik terhadap kinerjanya. Semakin sering namanya disebut sebagai calon presiden, semakin ketat pula pengawasan terhadap rekam jejak dan kebijakannya.

Istana 2029 masih jauh. Tetapi politik Indonesia sudah mulai menghitung siapa yang pantas berdiri di gerbangnya.

Dan jika tren popularitas Dedi Mulyadi terus bertahan, satu hal mulai sulit dibantah: ia bukan lagi sekadar cerita politik Jawa Barat. Ia telah menjadi salah satu variabel yang berpotensi mengubah peta persaingan nasional.

Apakah ia akan menjadi penerus gaya politik Jokowi?. Ataukah justru menciptakan model politiknya sendiri?

Jawabannya tidak ditentukan oleh pujian seorang politikus, bukan pula oleh satu hasil survei.

Jawabannya akan ditentukan oleh kemampuan Dedi Mulyadi mengubah popularitas menjadi kepercayaan, kepercayaan menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan politik nasional.


(Bahrudin El-Shiraaz Aktivis Intelektual, Pegiat Kajian Keislaman Kontemporer dan Isu Geopolitik Timur Tengah) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Emak-Emak Berdaster “Grudug” Kantor Kecamatan Arahan, Tuntut Dugaan Penyalahgunaan AJB dan Aset Desa Diusut Tuntas

Mapag Sri Arahan Lor 2026, Wujud Syukur Panen dan Pelestarian Budaya Warisan Leluhur

Pelunasan Tanah Belum Tuntas, Kuasa Hukum Minta 30 SHM Dikembalikan: Beri Waktu Satu Minggu Sebelum Tempuh Langkah Hukum