Revitalisasi UPTD SDN 1 Kedokanbunder Sedang dibangun, Didukung APBN Rp2,099 Miliar

-

 

INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com– Program revitalisasi pendidikan 2026 menyasar UPTD SDN 1 Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, melalui bantuan APBN sebesar Rp2.099.010.000, 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) UPTD SDN 1 Kedokanbunder.

 Pantauan di Lokasi awak media "Sinar Pagi Jaya" Berdasarkan pantauan Kontrol Sosial pada Minggu (13/9/2026), revitalisasi sekolah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. H. Imron disebut turut Pemborong dalam pekerjaan pembangunan.

Kualitas pekerjaan tetap perlu dipastikan melalui pengawasan teknis, kesesuaian spesifikasi, dan pemenuhan standar pembangunan. Diharapkan Tingkatkan Kenyamanan Belajar. 

Revitalisasi ini diharapkan menghadirkan fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi siswa serta guru. Pelaksana juga diminta mengutamakan mutu, ketepatan anggaran, dan transparansi. 'Sinar Pagi Jaya  *Lugas, Tegas, Tuntas.*

Informasi mengenai H. Imron sebagai pemborong yang sudah profesional dan sudah berpengalaman dibidang pekerjaan teknis tersebut,  sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak P2SP atau pengawas kegiatan. Sebab, berdasarkan papan informasi, pelaksana resmi tercantum sebagai Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP),  

( Tarudi S)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Emak-Emak Berdaster “Grudug” Kantor Kecamatan Arahan, Tuntut Dugaan Penyalahgunaan AJB dan Aset Desa Diusut Tuntas

-
Gambar
  INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Aksi emak-emak berdaster menggeruduk Kantor Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Rabu (1/4/2026), Aula Kantor Kecamatan Arahan, menjadi sorotan. Mereka datang untuk melaporkan seorang juru tulis desa Linggajati Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang  bernama Hamdam, terkait dugaan penyalahgunaan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang hingga kini belum diselesaikan selama kurang lebih tiga tahun. Warga yang didominasi kaum ibu itu menuntut agar pihak kecamatan segera turun tangan dan mengusut tuntas persoalan tersebut. Mereka menduga adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat, ygtermasuk dugaan penyelewengan aset desa dan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam laporan warga, disebutkan bahwa terdapat tiga unit sepeda motor yang diduga terkait dengan penggunaan dana desa. Namun, baru satu unit motor jenis Jupiter MX yang telah dikembalikan, sementara itu, dua unit lainnya hingga kini belum diketahui keberadaannya. Se...
Read more »

Mapag Sri Arahan Lor 2026, Wujud Syukur Panen dan Pelestarian Budaya Warisan Leluhur

-
Gambar
  INDRAMAYU, Sinarpagijaya. com – Pemerintah Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, akan menggelar tradisi adat Mapag Sri pada Jumat, 12 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi warisan budaya masyarakat agraris ini merupakan bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi sekaligus harapan agar panen ke depan semakin berkah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Acara yang akan berlangsung di Desa Arahan Lor , dihadiri Camat Arahan  Roheanah, dan staf jajaraanya juga kuwu se kecamatan Arahan, Babinsa, ketua LSM, ketua Pemuda, staf anggotannya, juga Tokoh masyarakat, dan tamu undangan, acara tersebut menjadi momentum penting bagi warga untuk menjaga dan melestarikan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kuwu Desa Arahan Lor, Eka Kalamanda, S.Pd,  sempat diminta wawancara oleh media Sinarpagijaya. com - diruang kerjanya, mengatakan bahwa pelaksanaan Mapag Sri bukan hanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen y...
Read more »

Pelunasan Tanah Belum Tuntas, Kuasa Hukum Minta 30 SHM Dikembalikan: Beri Waktu Satu Minggu Sebelum Tempuh Langkah Hukum

-
Gambar
  INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com -  – Persoalan transaksi jual beli tanah kembali menjadi perhatian. Kuasa hukum para pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM), Sukamto, SH, meminta pihak pembeli yang disebut terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk mengembalikan dokumen 30 SHM tanah sawah yang sebelumnya telah diterima. Permintaan tersebut disampaikan karena, menurut kuasa hukum, kewajiban pembayaran atas tanah yang telah diperjualbelikan hingga kini belum diselesaikan secara penuh sesuai kesepakatan para pihak. Hal itu disampaikan Sukamto, SH, saat ditemui di kediamannya pada Minggu, 6 September 2026, sekitar pukul 14.20 WIB. Sukamto menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, pembayaran atas tanah seharusnya diselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat kewajiban pembayaran yang menurut pihak penjual belum dilunasi. “Kami meminta pihak pembeli mengembalikan ...
Read more »