Dana Ketapang Rp353,9 Juta di BUMDes Sukaslamet Disorot, Penjualan Kambing Rp20 Juta Dipertanyakan Usut Sampai Tuntas

 

INDRAMAYU,  sinarpagijaya.com– Pengelolaan dana ketahanan pangan (ketapang) senilai Rp353,9 juta di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan. Perhatian muncul setelah adanya keterangan mengenai penjualan kambing yang dikaitkan dengan program pengadaan dan pemberdayaan ternak, sementara bukti fisik ternak yang dimaksud belum dapat ditunjukkan kepada awak media.

Berdasarkan pantauan awak media sinarpagijaya,com-pada Sabtu (17/10/2026), tim mendatangi narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan untuk menggali informasi terkait pengelolaan dana ketapang tersebut.

Dari keterangan pihak pengelola BUMDes, penjualan kambing disebut menghasilkan uang sekitar Rp20 juta. Namun, ketika awak media meminta ditunjukkan bukti fisik kambing yang dimaksud, pihak pengelola belum dapat memperlihatkannya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan ternak, jumlah kambing yang dibeli dan dijual, mekanisme transaksi, serta pertanggungjawaban atas uang hasil penjualan tersebut.

### Transparansi Pengelolaan Dana Menjadi Perhatian

Dana ketahanan pangan senilai Rp353,9 juta itu disebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengadaan dan pemberdayaan ternak kambing. Oleh karena itu, informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah ternak yang dibeli, perkembangan usaha, hingga hasil penjualan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Apabila kambing tersebut memang telah dijual, pengelola BUMDes perlu memberikan penjelasan mengenai jumlah ternak yang dijual, waktu transaksi, harga jual, serta dokumen pendukung berupa bukti transaksi dan pencatatan keuangan.

Selain itu, penggunaan uang hasil penjualan yang disebut mencapai sekitar Rp20 juta juga perlu diperjelas, termasuk apakah dana tersebut masih tersimpan, diputar kembali untuk kegiatan usaha, atau telah digunakan untuk kebutuhan lain sesuai ketentuan program.

Keterbukaan informasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana ketahanan pangan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### Pemerintah Desa Diharapkan Memberikan Klarifikasi

Masyarakat berharap pemerintah Desa Sukaslamet, pengelola BUMDes, serta instansi terkait dapat memberikan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi maupun realisasi kegiatan usaha ternak tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, pengadaan ternak, kondisi usaha di lapangan, serta pencatatan keuangan dan pertanggungjawaban hasil penjualan program Ketapang ( Ketahanan Pangan) uang negara harus dikembalikan usut sampai tuntas, kami siap laporkan ke pihak yang berwajib.

Langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran desa, sekaligus memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi warga. (@ts Red )

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Emak-Emak Berdaster “Grudug” Kantor Kecamatan Arahan, Tuntut Dugaan Penyalahgunaan AJB dan Aset Desa Diusut Tuntas

Mapag Sri Arahan Lor 2026, Wujud Syukur Panen dan Pelestarian Budaya Warisan Leluhur

Pelunasan Tanah Belum Tuntas, Kuasa Hukum Minta 30 SHM Dikembalikan: Beri Waktu Satu Minggu Sebelum Tempuh Langkah Hukum