DUGAAN PRAKTIK “IJON PROYEK” APBD INDRAMAYU MENCuat, Saling Bongkar Informasi hingga Sikap Diam Pejabat Jadi Sorotan

 

Indramayu, SINARPAGIJAYA.com - Kutipan Judul dari Intijaya.Dugaan praktik "ijon proyek" dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu mulai menjadi sorotan. Informasi tersebut diperoleh dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (8/11/2026).

Menurut keterangan narasumber, terdapat informasi dan pembicaraan mengenai dugaan praktik ijon proyek yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Isu tersebut juga memunculkan dugaan adanya saling membuka informasi di antara sejumlah pihak.

Namun, hingga saat ini, informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Belum terdapat keterangan resmi mengenai siapa saja pihak yang diduga terlibat, proyek apa yang dimaksud, maupun bagaimana pola transaksi yang disebut sebagai ijon proyek tersebut.

Persoalan ini menjadi penting untuk ditelusuri karena setiap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sikap pejabat dan instansi terkait dalam memberikan penjelasan juga menjadi bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui apakah informasi yang beredar memiliki dasar atau hanya sebatas isu yang belum terverifikasi.

Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan proyek APBD.

Uji Transparansi dan Fungsi Kontrol Sosial

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, Sinar Pagi Jaya memandang bahwa dugaan tersebut perlu ditelusuri secara profesional, objektif, dan berimbang.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat pengawasan internal maupun lembaga penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Pemberitaan ini sekaligus menjadi ruang bagi seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan informasi tersebut untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.

Masyarakat pun berharap pengelolaan APBD Indramayu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

(Tarudi S  - @ts)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Emak-Emak Berdaster “Grudug” Kantor Kecamatan Arahan, Tuntut Dugaan Penyalahgunaan AJB dan Aset Desa Diusut Tuntas

Mapag Sri Arahan Lor 2026, Wujud Syukur Panen dan Pelestarian Budaya Warisan Leluhur

Pelunasan Tanah Belum Tuntas, Kuasa Hukum Minta 30 SHM Dikembalikan: Beri Waktu Satu Minggu Sebelum Tempuh Langkah Hukum