Pelantikan Pj Sekda Indramayu Tertutup bagi Wartawan, Ada Apa dengan Transparansi Pemerintah?

 

INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan. Sejumlah wartawan mengaku dilarang memasuki Pendopo Kabupaten Indramayu saat hendak meliput acara pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Jumat malam (13/11/2026).

Pembatasan akses terhadap awak media tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pasalnya, pelantikan pejabat pemerintahan merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik dan layak mendapatkan perhatian serta pengawasan pers.

Berdasarkan keterangan salah seorang wartawan yang mengalami pembatasan akses, Wira Hadiyono, Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu, dirinya dihadang petugas keamanan Pendopo bernama Aan ketika hendak menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Wira, petugas tersebut menyampaikan bahwa peliputan kegiatan pelantikan Pj Sekda tidak diperkenankan bagi wartawan maupun media umum. Peliputan disebut hanya diperbolehkan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Bahkan, ketika wartawan meminta penjelasan mengenai kebijakan tersebut, petugas menyebut larangan itu merupakan instruksi dari atasannya. Awak media yang membutuhkan informasi diarahkan untuk menunggu rilis resmi dari Diskominfo.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis: apakah kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat kini hanya boleh diliput oleh satu instansi pemerintah?

Wira Hadiyono menyayangkan pembatasan akses tersebut. Menurutnya, pers memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini menjadi preseden yang kurang baik bagi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Indramayu. Kami datang bukan untuk mengganggu, melainkan menjalankan tugas jurnalistik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar Wira.

Ia juga mempertanyakan dasar kebijakan yang melarang wartawan melakukan peliputan secara langsung, terlebih apabila larangan tersebut hanya berlandaskan instruksi lisan tanpa penjelasan mengenai ketentuan resmi yang mendasarinya.

"Sejak kapan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik hanya boleh diliput oleh Diskominfo?" tegasnya.

Lebih jauh, pembatasan peliputan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kegiatan pelantikan harus berlangsung tanpa akses bagi wartawan independen. Apakah terdapat pertimbangan keamanan, protokoler, atau alasan lain yang mendasari kebijakan tersebut?

Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka. Terlebih, apabila dalam sambutan atau pidato pejabat terdapat pernyataan mengenai pemberantasan korupsi, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, maupun komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, informasi tersebut justru penting diketahui masyarakat melalui pemberitaan pers.

Jangan sampai pembatasan akses terhadap wartawan menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan publikasi satu arah melalui rilis resmi dibandingkan keterbukaan terhadap kerja jurnalistik yang independen.

Perlu dipahami bahwa Diskominfo memang memiliki tugas dalam komunikasi dan publikasi pemerintahan daerah. Namun, fungsi tersebut tidak serta-merta menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan informasi kegiatan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya pihak Pendopo dan Diskominfo, perlu memberikan klarifikasi mengenai alasan pembatasan akses peliputan serta siapa yang mengeluarkan instruksi tersebut.

Transparansi pemerintahan bukan sekadar menyampaikan informasi melalui rilis resmi, melainkan juga memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan tugas jurnalistik secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Sebab, ketika akses pers dibatasi dalam kegiatan pemerintahan, pertanyaan publik tidak dapat dihindari: ada apa awak media tidak boleh meliput  itu sudah melanggar Keterbukaan Informasi Publik (Kip) dengan keterbukaan informasi di Kabupaten Indramayu tidak diperbolehkan? 

(@ts Redaksi)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Emak-Emak Berdaster “Grudug” Kantor Kecamatan Arahan, Tuntut Dugaan Penyalahgunaan AJB dan Aset Desa Diusut Tuntas

Mapag Sri Arahan Lor 2026, Wujud Syukur Panen dan Pelestarian Budaya Warisan Leluhur

Pelunasan Tanah Belum Tuntas, Kuasa Hukum Minta 30 SHM Dikembalikan: Beri Waktu Satu Minggu Sebelum Tempuh Langkah Hukum