Realisasi APBDes Wanantara 2025 Capai Rp2,24 Miliar, SiLPA Tercatat Rp145,99 Juta
INDRAMAYU, SINARPAGIJAYA.COM– Pemerintah Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, mencatat realisasi pendapatan desa sebesar Rp2.249.168.334 dari total anggaran Rp2.271.546.897 pada Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, realisasi belanja desa tercatat sebesar Rp1.868.068.182 dari anggaran Rp1.894.154.961.
Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bahan pantauan awak media Sinar Pagi Jaya, Kamis (12/11/2026), terdapat sejumlah pos pendapatan dan belanja yang menarik untuk dicermati sebagai bagian dari keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Desa (PADes) tercatat sebesar Rp449.730.000 dan terealisasi seluruhnya. Sementara pendapatan transfer yang dianggarkan Rp1.676.527.000 terealisasi Rp1.656.607.526.
Pendapatan transfer tersebut meliputi Dana Desa sebesar Rp920.297.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp67.848.525, Alokasi Dana Desa sebesar Rp538.462.000, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp130.000.000.
Adapun pendapatan lain-lain dianggarkan sebesar Rp145.289.897 dengan realisasi Rp142.830.808.
Realisasi Belanja Desa Pada sektor belanja, Pemerintah Desa Wanantara mengalokasikan anggaran untuk lima bidang kegiatan.
Pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan anggaran Rp1.043.677.961 dan realisasi Rp1.039.576.182.
Kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp662.372.000 dan realisasi Rp661.387.000.
Ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran Rp66.700.000 dan realisasi Rp45.700.000.
Keempat, bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp49.405.000 dan realisasi sebesar Rp49.405.000.
Kelima, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dengan anggaran Rp72.000.000 yang terealisasi seluruhnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja mencapai Rp1.868.068.182 atau sekitar 98,62 persen dari total anggaran belanja desa.
SiLPA Tercatat Rp145,99 Juta, dari perhitungan pendapatan dan belanja, laporan tersebut mencatat surplus anggaran berdasarkan realisasi sebesar Rp381.100.152. Setelah memperhitungkan pembiayaan netto sebesar minus Rp235.102.039, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp145.998.113.
Angka SiLPA tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mengenai sumber sisa anggaran, faktor penyebab tidak terserapnya sejumlah anggaran, serta perencanaan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorong Transparansi dan Pengawasan Publik, Keterbukaan laporan realisasi APBDes merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat sebagai bagian dari unsur pengawasan publik berhak mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan, termasuk manfaat nyata dari setiap program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
Dalam hal ini, Kuwu Wanantara, Warsidi, diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program sepanjang Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait penggunaan anggaran, capaian pembangunan, serta keberadaan SiLPA sebesar Rp145.998.113.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan langsung dari Kuwu Wanantara terkait rincian penggunaan anggaran dan penjelasan atas SiLPA tersebut.
Sinar Pagi Jaya akan terus mendorong fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pemerintah desa.
Transparansi bukan sekadar menyampaikan angka dalam laporan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan penting redaksi Sinar Pagi Jaya, sebelum berita diterbitkan
Ada beberapa hal dalam tabel yang sebaiknya dikonfirmasi kepada Pemerintah Desa Wanantara
SiLPA Rp145.998.113 perlu dijelaskan sumber dan peruntukannya.Bidang pembinaan kemasyarakatan menyisakan anggaran Rp21 juta yang belum terealisasi.
Bagi hasil pajak dan retribusi perlu dikonfirmasi karena realisasinya Rp67.848.525 dari anggaran Rp87.768.000. Beberapa angka pada kolom pembiayaan dan selisih anggaran perlu dicocokkan kembali dengan dokumen aslinya.
Saran saya: Jangan langsung menjadikan besarnya SiLPA sebagai indikasi penyimpangan. Justru jadikan angka tersebut sebagai pintu masuk untuk meminta penjelasan dan menguji transparansi pengelolaan APBDes.
Dengan demikian, pemberitaan tetap kritis, berimbang, dan memiliki nilai kontrol sosial sesuai fungsi pers. (Tarudi S)

Komentar
Posting Komentar