Rehabilitasi Kantor Pendopo Indramayu Disorot, Proyek Diduga Tanpa Papan Informasi dan Hasil Pekerjaan Dikeluhkan Warga
INDRAMAYU, Sinarpagijaya.com – Pelaksanaan proyek rehabilitasi Kantor Pendopo Kabupaten Indramayu menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang tengah dikerjakan tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan yang semestinya dipasang sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Pantauan awak media Sinar Pagi Jaya, Senin (16/11/2026), di lokasi pekerjaan, tidak terlihat papan informasi proyek yang memuat keterangan mengenai nilai anggaran, sumber dana, pelaksana kegiatan, maupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai transparansi dan kejelasan pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut. Warga juga menyampaikan keluhan terhadap hasil pekerjaan yang dinilai kurang rapi dan terkesan semrawut atau amburadul.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pekerjaan tersebut disebut-sebut dilaksanakan oleh seorang pelaksana lapangan bernama Suratna. Namun, identitas perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, serta pihak penanggung jawab kegiatan masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Tidak adanya papan informasi proyek menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Sebab, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah.
Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksana pekerjaan, spesifikasi teknis, serta jangka waktu penyelesaian proyek yang dibiayai dari keuangan negara atau daerah.
Atas kondisi tersebut, pihak terkait, khususnya dinas atau instansi yang bertanggung jawab atas proyek rehabilitasi Kantor Pendopo, diharapkan segera memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi, penyimpangan anggaran, maupun pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan proyek, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Bahkan, warga menyatakan siap menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi penanggung jawab proyek masih perlu dimintakan untuk memperoleh klarifikasi dan keberimbangan informasi.
Fungsi kontrol sosial pers diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar setiap proyek yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, profesional, sesuai spesifikasi teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Saran redaksi: Jangan langsung menyebut proyek sebagai "proyek siluman" atau menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum sebelum ada bukti dan klarifikasi. Sudut pemberitaan yang lebih kuat adalah mempertanyakan transparansi anggaran dan kualitas pekerjaan melalui fungsi kontrol sosial pers. (@ts)





Komentar
Posting Komentar